Belum Siap Urbanisasi

“Bangunan-bangunan raksasa berdiri kokoh menunjukkan kemegahannya. Di sekeliling, tersebar pemukiman penduduk yang sederhana. Menunjukkan kesenjangan antara para kapitalis dan rakyat jelata, menunjukkan kekuatan kaum borjuis menguasai kota ini. Udara panas karena faktor iklim dan juga industri menyelimuti Kota Pasuruan.  Gersangnya tanah di sebagian area dari dulu hingga sekarang tak kunjung berubah. Sebagian lagi membentangkan luasnya  kesuburan tanah para petani.”

Berkembangnya  industri di Pasuruan bisa dikatakan cukup pesat terbukti dengan bangunannya yang mulai menjamur. Biasanya perusahaan ini membuat kesepakatan dengan desa yang bersangkutan bahwa mereka (perusahaan red) akan lebih mempertimbangkan masyarakat lokal dalam proses perekrutan dan seleksi tenaga kerja. masyarakat banyak yang beralih dari sektor pertanian ke sektor industri. Terlebih generasi muda yang baru lulus dari institusi pendidikan lebih memilih bekerja di sektor industri dari pada sektor pertanian. Walaupun peranan yang diambil masyarakat sebagian besar hanya sebatas sebagai buruh pabrik karena pendidikan dan juga keahlian belum memenuhi keriteria  jabatan selain buruh.

Berdirinya pabrik juga memudahkan masyarakat di sekitar area pabrik  untuk mendapatkan pekerjaan. Ratusan tenaga buruh pada setiap pabriknya, bahkan ribuan tenaga buruh dibutuhkan oleh setiap pabrik. Sementara pabrik yang berdiri di Pasuruan berjumlah ratusan, dalam salah situs pandaan.info menyebutkan jumlah perusahaan besar berbentuk Perseroan Terbatas di Kecamatan Pandaan saja sebanyak 59 PT. Jumlah penduduk berdasarkan data BPS Kabupaten Pasuruan menunjukkan angka 1.512.468 orang. Membludaknya jumlah penduduk membuat pembangunan industri memegang peranan penting dalam penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak, serta mengatasi pengangguran dan menjadi pemasukan bagi daerah yang bersangkutan.

Berubahnya matapencaharian dari sektor agraris ke sektor industri menunjukkan Kabupaten Pasuruan mengalami proses urbanisasi. Yaitu proses pengkotaan” atau proses perubahan suatu desa menjadi kota. (Suharto, 2002:149).  Sedikit demi-sedikit pertanian tergeser oleh industri yang lebih mencirikan masyarakat kota.

Proses urbanisasi memang bisa dinilai positif, karena merupakan proses dari tahap masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Namun, perubahan dalam konteks ini dapat dikatakan prematur, karena masyarakat belum siap dan belum disiapkan skill dan kemampuannya. Sektor industri yang tiba-tiba hadir ditengah-tengah msyarakat yang masih tradisional. Alhasil masyarakat setempat hanya dapat menempati tenaga kasar. Berbeda dengan program Orde Baru yaitu REPELITA, rancangan pembangunan lima tahun. Dalam program itu, pembangunan dirancang secara bertahap. Misalnya petani meningkatkan hasil produksinya dulu, alat-alat pertanian mulai moderen hingga akhirnya petani bisa menghasilkan produk mereka sendiri. Ketika petani sudah memiliki alat produksi, itu artinya mereka sudah bisa menjadi produsen barang jadi atau siap pakai. Mereka yang memiliki usaha. Secara bertahap pula mindset petani berubah, yang awalnya menjual bahan mentah menjadi bahan jadi, mereka menjadi masyarakat industri atas industrinya sendiri. Tapi di Kabupaten Pasuruan ini, masyarakat hanya menjadi budak dari industri asing yang mengeksploitasi lahan mereka. Perubahan menuju masyarakat urban, namun pertanian dari dulu hingga sekarang tetap saja tidak berubah. Kalaupun alat-alat pertanian berubah juga tidak maksimal, karena mereka hanya mengerti bagaimana memakai, bukan bagaimana memperbaiki jika terjadi kerusakan atau bisa disebut involusi pertanian. Itu artinya kesenjangan masih tetap terjadi, antara lingkungan yang masih tradisional dengan pabrik yang sudah modern.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan dikatakan mengalami peningkatan setiap tahunnya, termasuk yang tertinggi Jawa Timur. hal ini diungkapkan oleh oleh Gubernur Jawa Timur, Seokarwo. Pernyataan yang dimuat oleh media online Kabar-Anda.com ini dikatakan ketika peresmian PT Indolakto di Pasuruan. Penetapan UMR (upah minimum regional) juga termasuk tinggi dibanding dengan daerah lain. Jika memang benar kenyataannya seperti itu, untuk siapakah semua kabar berita dan data-data ini disajikan? Sementara masyarakat Kabupaten Pasuruan sediri masih jauh dari kata sejahtera. Pendidikan masih belum memadai, apalagi melek pendidikan. Sarana serta infrastruktur masih sangat minim. Kriminalitas tidak terkontrol, bahkan bisa dikatakan sangat mengerikan, pembunuhan demi merampas sepeda bermotor sudah sangat lumrah. Hal ini tidak lain karena merak tidak sejahtera, terlebih mereka yang menempati daerah gersang, otomatis tidak bisa bercocok tanam. Apakah ini yang dimaksud perekonomian tumbuh tertinggi di Jawa Timur?

Perubahan yang mereka (pemerintah-red) amati mengalami kemajuan, namun perubahan yang mereka (rakyat –red) rasakan mengalami kemunduran. Lapangan kerja terbuka lebar untuk warga, namun kriteria bukan ditujukan kepada mereka. Perekrutan tenaga kerja yang cukup banyak kemudian berujung PHK karena perusahaan beralih dari padat karya atau menggunakan banyak tenaga kerja menjadi perusahaan yang padat modal. Masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka terlalu dijejali dengan iming-iming lapangan pekerjaan. Tanpa membekali dengan ketearmpilan menciptakan lapangan pekerjaan. Pendidikan pun juga tak bisa diandalkan. Pada akhirnya masyarakat lokal hanya bisa menikmati secuil saja dari permainan para kapitalis. 

Melihat kejadian ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Pasuruan bisa mempertimbangkan lebih matang lagi jika ada investasi di Kabupaten Pasuruan, karena akan berujung pada eksploitasi alam dan manusia. Pertanian, SDM, dan juga pendidikan juga harus diperhatikan dan dikembangkan dengan maksimal. Dengan begitu keuntungan akan diperoleh semua pihak, baik masyarakat serta pemerintah dan berjangka panjang.

Mereka tidak Kehilangan Nasionalisme

dari pada cuma di kumpulin sbg tugas, mending di posting aja deh, hehe... 

“Pergi meninggalkan Negara sendiri demi mendapat penghidupan yang layak dari negeri orang”.

Sampai saat ini penelti Indonesia masih belum mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah.  Gampangnya, jika kita melihat dari gaji yang mereka dapatkan. Seorang ilmuan dalam suatu instansi pemerintah biasanya adalah seorang PNS(Pegawai Negeri Sipil), rata-rata gaji yang mereka dapatkan sekitar dua sampai tiga juta rupiah, tiga juta itu termasuk sudah tinggi. Bahkan ada ilmuan itu yang gajinya hanya Rp.1.800.000,- perbulan. Tentunya dengan gaji sekecil itu, memenuhi kebutuhan pribadi saja susah. Semua manusia pasti ingin hidup layak, tidak hanya sebatas bisa makan. Jika gaji sekian itu digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri “kemungkinan” masih mencukupi. Tapi lihat jika mereka menikah dan memiliki keluarga, biaya sekolah anak, , apakah uang itu masih cukup?

Berbeda jika para ilmuan itu bekerja untuk pihak swasta, terutama perusahan asing. mereka akan menggaji sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, karena mereka bergantung pada teknologi. Tapi pihak swasta di Indonesia sendiri jarang menggunakan ilmuan secara penuh, karena mereka lebih suka menggunakan teknologi luar negeri.

Jika kita melihat ke Negara tetangga yang juga sama-sama sedang berkembang, yaitu Malaisya, tentu akan sangat jauh berbeda. Di sana ilmuan mendapatkan gaji bersih kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,-. Bahkan ada seorang warga Negara Indonesia yang membantu penelitian professor di Malaisya mendapatkan gaji sebesar itu, mendapat rumah dinas dan tunjangan-tunjangan lainnya. Padahal dia hanya membantu, bukan peneliti yang punya proyek sendiri, KTP(Kartu tanda penduduk) juga masih Indonesia dan paspor pun paspor sekolah. Dari situ dapat dilihat betapa mereka sasngat menghargai jasa dari para peneliti demi terciptanya penemuan baru untuk memajukan negaranya. Sangat wajar jika ilmuan Indonesia betah di Negara orang, karena mereka bisa hidup sangat layak.

Siapakah yang salah ketika ilmuan melarikan diri ke Negara orang dan meninggalkan Negara sendiri? Apakah ini bisa disebut mereka tidak punya nasionalis?

Kebanyakan orang atau masyarakat mengatakan tindakan mereka itu sangat memalukan, karena menghianati Negara sendiri. Membangun negeri orang sementara Negara sendiri masih dalam masalah dan ketertinggalan. Hanya uang yang mereka inginkan

Tapi kenyataannya, Negara lah yang berkhianat kepada mereka. Ilmu serta keahlian yang mereka punya bukan tanpa usaha. Tapi merupakan hasil dari kesusah payahan ilmuan itu ketika mereka menuntut ilmu. Seorang ilmuan sangat jarang yang hanya lulusan S1, kebanyakan lebih dari itu, professor misalnya. Apakah dengan pendidikannya yang tinggi akan meninggikan gajinya? Iya, tapi sangat sedikit. gaji seorang professor kisaran Rp. 4.000.000,- Tentu ini tidak berimbang.

Ilmuan di luar negeri mendapat gaji dan tunjangan jauh lebih tinggi dari pada di indonesia. Itu artinya mereka menganggap ilmu dan penemuan itu penting. Tidak hanya pekerjaan ilmuan itu yang mereka bayar, tapi juga jerih payah pada saat ilmuan itu menuntut ilmu dahulu dan berpusing-pusing selama proses belajarnya terbayar dengan lunas, sehingga mereka puas dan dapat bekerja maksimal. Jadi tidak heran jika di Indonesia ilmuan itu terkadang mencari uang tambahan atau istilahnya ceperan, karena memang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Di Indonesia yang mendapatkan gaji besar dan di hargai kemampuannya justru orang-orang sosial, mereka yang mengatur uang, seperti DPR (Dewan Permusyawaratan Rakyat) dan pejabat lainnya. Padahal bisa dibayangkan dampak ketika tidak ada ilmuan di Indonesia, bagaimana jika untuk mendapatkan ilmuan Indonesia harus memanggil dari luar negeri. Justru menghabiskan banyak dana.

Selain karena uang, motivasi juga diperlukan. Motivasi bagi para ilmuan untuk senantiasa melakukan penemuan-penemuan baru. Bisa dikatakan penelitian adalah pekerjaan dan hobi mereka. Mereka akan puas jika berhasil menemukan suatu inovasi baru, terlebih digunakan untuk kehidupan masyarakat.  Tapi, sekali lagi apakah Negara mendukung? Kebanyakan tidak. Salah satu enginer di BPPT (Badan Pusat Penelitian Teknologi) Surabaya mengatakan bahwa pemerintah itu tidak akan menyetujui riset yang diajukan jika itu mengandung ketidak pastian, atau penemuan itu tidak ada sebelumnya, jadi yang akan disetujui hanya yang mendekati kepastian, yang sudah ada dimodivikasi misalnya. Bukankah ini berkebalikan dengan peran seorang peneliti. Menemukan hal baru memang tugas mereka, tapi ternyata juga dibatasi. Pemerintah melihat riset itu hanya sebatas untung rugi. Di mana-mana riset pasti menghabiskan biaya. Tapi jika sudah tercipta penemuan, justru akan memudahkan kehidupan serta mengurangi pemborosan. Penelitian bukan bisnis, yang hanya mempertimbangkan untung rugi. Tapi penelitian adalah sebuah pencarian inovasi demi kemaslahatan kehidupan manusia. Seharusnya pemerintah sadar akan hal itu, bagaimana peneliti bisa berkembang jika tidak diberi dana riset. Sama saja seperti bakat yang sengaja dibuang. Pemerintah seolah melarang mereka untuk nasionalis.

Keputusan seorang ilmuan untuk meninggalkan negerinya sendiri tidak semata-mata karena mereka tidak cinta akan negerinya, tapi karena mereka merasa tidak berguna, ilmu yang mereka pelajari dengan susah payah, waktu lama, dan banyak biaya itu tidak berguna. Itu juga menjadi alas an mengapa mereka lebih memilih pergi ke luar negeri. Karena, mereka ingin menularkan ilmunya, ingin ada generasi yang meneruskannya, sehingga ilmunya bermanfaat untuk orang lain. Mencari orang lain inilah yang sangat susah. Mereka harus hijrah ke luar negeri dahulu baru mendapatkan orang yang mau menerima ilmu itu.

Kita bisa lihat tayangan kartun Ipin Upin. Yang menciptakan kartun itu memang orang Indonesia. Lalu kenapa harus dijual ke Malaisya? Apakah dia tidak nasionalis? Jawabannya adalah dia sangat nasionalis. Dia menciptakan kartun itu dan menawarkannya ke dalam negeri, tapi ternyata ditolak dan tidak dihargai. Setelah kartun itu ditayangkan justru Indonesia impor dari Malaisya. Sungguh ironi jika orang kreatif sudah kecewa dengan Negara ini.

Bung Hatta pernah mengatakan “kita ini mudah karena kita berjuang melawan penjajah, masa kalianlah yang lebih sulit karena kaliah akan berjuang melawan bangsa sendiri” perkataan ini terbukti dengan kasus ini. Ilmuan berusaha untuk memajukan Negara ini dengan pengetahuan, dengan penemuan baru, tapi justru mereka yang dihancurkan.

Jadi ilmuan Indonesia di luar negeri bukan berarti tidak nasionalis, tapi mereka berfikir jika mereka kembali ke Indonesia mereka mau kerja apa, mau makan apa. Karena memang Indonesia itu belum bisa menampung kemampuan mereka.  Jangankan enginer , TKI(tenaga kerja Indonesia) saja yang bisa dibilang kemampuannya rendah memilih untuk ke luar negeri karena sudah jelas gaji mereka lebih tinggi di luar negeri. Apalagi seorang ilmuan yang memiliki kemampuan dan ilmu lebih. Dari pada di Indonesia tidak melakukan apa-apa, lebih baik mereka ke luar negeri. Habibi sendiri juga bilang bahwa ilmuan Indonesia yang berada di luar negeri itu bukan berarti tidak nasionalis, tapi Indonesia lah yang belum siap menampung mereka.

Birokrasi ikut campur

            Ketika riset sudah tinggal menjalankan, dana sudah dianggarkan, ada masalah lain dalam birokrasi. Seperti turunnya dana mengharuskan adanya persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan misalnya kepala dari pengadaan riset dan lain-lain.

            Seperti yang sering terjadi di Indonesia, masalah birokrasi ini menjadi suatu lingkaran setan. Ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kesempatan ini. Pihak yang stratifikasi nya berada di bawah hanya bisa menerima. Contoh yang paling umun adalah korupsi. Untuk mendapatkan persetujuan dari pihak atasan tidak jarang mengharuskan adanya suatu imbalan atau dalam suatu instansi tertentu seorang kepala riset biasanya memotong uang riset yang diberika kepada enginer tersebut dengan berbagai alasan.

            Di salah satu instansi Negara yang terletak di Surabaya sering didapati kejadian ini. Dimana uang pengadaan riset itu di potong oleh atasan dengan alasan yang tidak jelas. Menolak bisa saja dilakukan tapi tidak akan disetujui berkas-berkasnya, jadi dana tidak akan turun. Dana ini tidak hanya digunakan untuk biaya riset tapi juga membayar partner dari pemegang riset, atau pihak yang membantunya dalam riset. Secara otomatis tidak turunnya dana berarti menyebabkan tenaga yang digunakan dalam riset tersebut tidak terbayar, pemegang riset tidak dapat menggaji bawahannya. Hal ini menyebabkan dilemma bagi pemegang riset. Tapi jika disetujui berarti dia setuju dananya terpotong. Dampaknya adalah penelitian yang dilakukan kurang berkualitas karena berbeda dari rencana sebelumnya. Misalnya seorang enginer mendapat enggaran sebesar dua milyar. Dengan dana sebanyak itu dia merencanakan membuat penelitian dengan bahan-bahan sebayak dua milyar atau mendekati, bayangkan jika dana itu dikorupsi hingga 60%, hanya tersisa 0,8 milyar saja. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang enginer dengan uang yang hanya menyisakan 40% dari anggaran dana sebelumnya? Otomatis dia mengurangi kualitas bahan atau mengurangi bahan. Jika sebelumnya dia memakai bahan buatan amerika setelah dikorupsi bahan atau mesin menggunakan mesin truk bekas. Ini realitas yang pernah terjadi.

Dari segi psikologis enginer yang bersangkutan pasti merasakan kekecewaan dan kapok, sebuah masterpiece  mereka dibajak oleh kejamnya keserakahan. Penyebab dari keserakahan itu tidak lain karena adanya rasa iri antar enginer, gaji yang mereka dapatkan sama-sama tidak seberapa, sehingga mereka ingin kehidupan mereka menjadi layak dengan cara korupsi secara halus.

Beberapa enginer ada yang secara sengaja bercita-cita ingin bekerja di luar negeri. Mereka tidak melihat senior  yang bekerja di luar itu tidak nasionalis, justru mereka ingin mengikuti jejak senior yang di luar negeri andaikan mereka diberikan kesempatan.

Sudah terbukti bahwa peristiwa banyaknya ilmuan Indonesia yang lebih memilih pergi ke luar negeri bukanlah perkara nasionalis atau tidak, tapi ini menyangkut perkara perut. Pertama, mereka tidak diberikan kehidupan yang layak dari segi gaji mereka. Kedua, kurang motivasi dari segi dana dan persetujuan riset dan cenderung dihambat. Ketiga, tidak dihargai penemuannya, dianggap gampangan seperti kasusn kartun Upin Ipin. Keempat, dana yang sudah disetujui tidak disetujui secara social, seperti di korupsi karena perkara rasa iri para oknum yang belum terpuaskan secara materi.

Melihat betapa keras kehidupan seorang peneliti Indonesia, diharapkan pemerintah mampu mensejahterakan kehidupan para ilmuan atau peneliti serta menghargainya. Karena dengan hidup sejahtera tidak memikirkan uang dan perut, mereka akan lebih fokus dalam bekerja.

Benar / salah

bukan benar atau salah
bukan baik atau buruk
tapi disetujui atau tidak
disukai atau tidak
nyaman atau tidak
menguntungkan atau tidak
tak peduli itu baik, jika tak disuka
maka,pandangan sebelah mata yang akan kau terima
seperti sudah menjalar diseluruh tubuh manusia
terbelenggu dalam kesalahan
tak ada niatan untuk melepaskan
pantaslah jika begini nasib kita
yang kecil dan yang besar 
sama-sama menutup mata pada hakikat kebenaran